TopikSuluh.com
Minahasa — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda Watania MM, MSi, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, pada Senin (26/5/2025).
Rakornas turut diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, termasuk Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Dr. Arody Tangkere MAP, Kepala Dinas Kominfo Maya Kainde SH MAP, Kepala BPKAD Joice Pua, Kepala Dinas PUPR Daudson Rombon ST, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa Pemkab Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarindajang SS siap mengawal dan mempercepat realisasi program strategis pemerintah pusat, khususnya terkait pengendalian inflasi dan distribusi pangan di wilayah Minahasa.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat. Kami terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak fluktuasi harga,” ujar Watania.
Secara nasional, Rakornas mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 sebesar 4,87% year-on-year (yoy), sementara Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 5,62% yoy. Meskipun demikian, sektor pangan masih menghadapi tantangan serius, terutama di daerah seperti Minahasa yang belum sepenuhnya memenuhi target produksi pangan strategis.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulut pada Mei 2025 menunjukkan deflasi sebesar -0,40%, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, beberapa daerah lain, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih mencatat inflasi.
Selain itu, harga beberapa komoditas strategis seperti Minyakita masih tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah, termasuk Sitaro dan Boltim. Sementara itu, produksi bawang merah Sulut baru mencapai 2.751 ton, jauh di bawah kebutuhan 9.959 ton. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan tambahan tanam seluas 743 hektare. Komoditas lain seperti cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga belum terpenuhi secara optimal.
Realisasi Dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Sulut per 23 Mei 2025 baru mencapai 14,61%. Karena itu, pemerintah daerah, termasuk Minahasa, didorong untuk mempercepat pelaksanaan program agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah, khususnya pada masa transisi pascapandemi dan upaya pemulihan ekonomi.
Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Sulut, khususnya Minahasa, untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan distribusi dan harga pangan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan di tingkat lokal.
(ArGo)
